Sumbawa Barat, Kanalsumbawa – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa Barat mengusulkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rekomendasi Banggar diarahkan pada tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”.
Usulan itu disampaikan dalam laporan hasil pembahasan pada rapat paripurna DPRD, Selasa (10/11/2026). Banggar menyebut paripurna ini sebagai puncak rangkaian pembahasan. Rapat bersama TAPD berlangsung enam hari, 27 Oktober hingga 3 November 2026. Rapat internal Banggar pada 4 hingga 6 November kemudian memeriksa konsistensi KUA-PPAS, pengantar nota keuangan, dan raperda.
Pelayanan dasar jadi prioritas
Dari enam rekomendasi, sebagian besar menyangkut pelayanan dasar. Banggar meminta perluasan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lansia. Penanganan stunting dan gizi buruk serta fasilitas kesehatan di desa dan kelurahan juga diminta diperkuat.
Di bidang infrastruktur, Banggar menekankan pembangunan jalan desa, jembatan, listrik, air bersih, penerangan jalan umum, pengendalian banjir, drainase, dan pengelolaan sampah. Untuk SDM, Banggar mendorong pelatihan vokasi di BLK agar tenaga kerja lokal siap menghadapi kawasan industri, disertai perlindungan tenaga kerja lokal di sektor industri dan pertambangan.
Produktivitas dan ekonomi baru
Untuk produktivitas daerah, Banggar mendorong pengembangan UMKM, termasuk kemudahan akses permodalan lewat kerja sama dengan lembaga keuangan formal. Di sektor pariwisata, Banggar meminta pembangunan jalan dan fasilitas di kawasan wisata, promosi digital, pembinaan Pokdarwis, serta kalender event rutin.
Banggar juga meminta peningkatan PAD dari pariwisata, perdagangan, pertanian, perikanan, dan pemanfaatan aset daerah. Alasannya, daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Pendapatan Rp1,51 triliun, belanja Rp1,91 triliun
Pendapatan daerah dipatok Rp1,512 triliun, naik Rp428 miliar dari APBD murni 2026 yang sebesar Rp1,084 triliun. PAD direncanakan Rp268,2 miliar, naik Rp109,2 miliar. Pendapatan transfer mencapai Rp1,145 triliun, naik Rp394 miliar. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah turun Rp75,2 miliar menjadi Rp98,9 miliar.
Belanja daerah direncanakan Rp1,917 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp1,358 triliun, belanja modal Rp388,85 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, dan belanja transfer Rp154,68 miliar. Penerimaan pembiayaan Rp450 miliar bersumber dari Silpa 2026.
Catatan masalah
Banggar mencatat basis pajak yang masih sempit, kepatuhan wajib pajak yang rendah, dan potensi kebocoran penerimaan. Di sisi belanja, ruang fiskal terbatas karena porsi belanja wajib dan operasional rutin tinggi, sementara penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun.
Banggar juga menyoroti selisih
berulang antara target Silpa dan hasil audit BPK. Ketergantungan APBD pada Silpa dinilai berisiko mengganggu likuiditas jika realisasi audit meleset dari estimasi.
Menutup laporan, Banggar meminta pelaksanaan anggaran dan penyerapan program dimulai lebih awal di tahun berjalan, dengan tetap menjaga kualitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Laporan ditandatangani 15 anggota Banggar yang diketuai Kaharuddin Umar.(Nin-ks)
