Sumbawa Barat, Kanalsumbawa – Rencana pengoperasian kapal cepat yang menghubungkan Pelabuhan Labuhan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan Pelabuhan Labuhan Haji, Lombok Timur, memasuki tahap persiapan. Pengelola armada telah menetapkan rencana tarif dan jadwal pelayaran. Namun, operasional komersial masih menunggu penyelesaian nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Chief Executive Officer (CEO) Trans Bahari, H. Basuki Rasyid, mengungkapkan tiket perjalanan direncanakan sebesar Rp250.000 per penumpang untuk sekali jalan. Rute ini disiapkan sebagai alternatif transportasi laut yang menghubungkan Sumbawa Barat dengan Pulau Lombok.
Dari sisi jadwal, keberangkatan dari Pelabuhan Labuhan Lalar direncanakan pukul 07.00 Wita. Sementara kapal dari Pelabuhan Labuhan Haji menuju Labuhan Lalar dijadwalkan berangkat pukul 09.00 Wita.
“Kami menyiapkan keberangkatan dari Labuhan Lalar pukul 07.00 Wita dan rute balik pukul 09.00 Wita,” ujar Basuki Rasyid, Rabu (11/11/2026).
Meski persiapan layanan telah dilakukan, penggunaan fasilitas Pelabuhan Labuhan Lalar masih membutuhkan kesepakatan resmi dengan pemerintah daerah. Hal ini karena pelabuhan tersebut merupakan aset milik Pemkab Sumbawa Barat yang pemanfaatannya harus memiliki dasar kerja sama.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, Saifulah, S.STP., M.M., mengatakan pihaknya tengah menyiapkan proses penyusunan MoU bersama Bupati Sumbawa Barat. Kesepakatan tersebut diperlukan sebagai landasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan oleh pengelola kapal cepat.
“Kita harus membuat MoU bersama Bupati karena kapal ini menggunakan aset daerah di Pelabuhan Labuhan Lalar,” kata Saifulah, Rabu (11/11/2026).
Saifulah menjelaskan, dari aspek perizinan pelayaran, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar telah terpenuhi. Meski demikian, kelengkapan izin tersebut berbeda dengan kewajiban administrasi penggunaan aset daerah yang tetap harus diselesaikan sebelum operasional komersial berjalan penuh.
Selain kerja sama pemanfaatan aset, pemerintah daerah juga mengatur kontribusi pengelola terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pemasukan tersebut berasal dari penyewaan fasilitas tambat labuh atau tempat kapal bersandar di pelabuhan.
“Pendapatan asli daerah dari sektor ini bersumber dari penyewaan tempat sandar kapal di pelabuhan,” jelasnya.
Untuk menuntaskan pembahasan tersebut, Dishub KSB bersama pengelola Trans Bahari telah menyepakati rencana pertemuan teknis. Pertemuan ini akan membahas mekanisme kerja sama, termasuk pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan kontribusi yang menjadi kewajiban pengelola.
Di sisi lain, tim teknis juga memantau pelaksanaan uji coba pelayaran yang dilakukan pihak pengelola. Pemantauan tersebut berkaitan dengan kesiapan armada dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran sebelum layanan dibuka untuk masyarakat.
Dengan tarif dan jadwal yang telah disiapkan, rute Labuhan Lalar–Labuhan Haji berpotensi menambah pilihan transportasi laut bagi masyarakat KSB. Namun, realisasi layanan secara komersial masih bergantung pada penyelesaian MoU dan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan daerah. (Nin-ks)
