Sumbawa Barat, Kanalsumbawa – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masuk dalam daftar 18 kabupaten/kota di Indonesia yang meraih predikat Bebas Pasung Tahun 2026. Pengakuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tersebut diberikan setelah KSB mencatat nol kasus pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga pertengahan tahun ini.

Penghargaan itu diserahkan di Jakarta, Kamis (12/11), bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62. Piagam penghargaan ditandatangani langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Capaian tersebut menjadi perhatian karena persoalan pemasungan tidak hanya berkaitan dengan penanganan medis, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dan perlakuan terhadap ODGJ. Mereka membutuhkan perawatan dan pendampingan, bukan tindakan yang membatasi kebebasan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan KSB, hingga pertengahan 2026 tidak ditemukan kasus pemasungan. Kondisi ini didukung keterlibatan tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, keluarga, serta masyarakat dalam penanganan ODGJ.

Meski demikian, mempertahankan kondisi tanpa kasus pasung bukan perkara yang bisa dilepaskan dari perhatian. Pendampingan terhadap ODGJ dan keluarganya tetap diperlukan, terutama untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Peran keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi bagian penting dalam penanganan kesehatan jiwa. Dukungan tersebut diperlukan agar ODGJ tidak mengalami pengucilan maupun perlakuan yang mengabaikan hak-haknya.

Penghargaan dari Kemenkes RI ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan jiwa membutuhkan perhatian berkelanjutan. Status bebas pasung perlu dijaga melalui pemantauan dan pelayanan yang dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan.

Dengan capaian tersebut, tantangan berikutnya bagi KSB adalah memastikan kondisi nol kasus pemasungan tetap bertahan. Sebab, keberhasilan penanganan kesehatan jiwa tidak hanya dilihat dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari perlindungan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.(Nin-ks)