Sumbawa Barat, Kanalsumbawa – Sebanyak 115 aparatur dari 40 perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja untuk memperbaiki kualitas pelaporan dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Kegiatan yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) KSB itu berlangsung di Ruang Gili Paserang, Lantai III Gedung Setda KSB, Kamis (29/10/2026). Peserta terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana yang menangani urusan perencanaan serta pelaporan kinerja di masing-masing perangkat daerah.
Bimbingan teknis bertema “Kinerja Akuntabel, KSB Maju Luar Biasa” tersebut merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PANRB pada 2025. Evaluasi itu menjadi acuan pembenahan, terutama dalam menyeragamkan kualitas laporan, mempertajam analisis capaian, serta menjelaskan faktor pendukung dan kendala pelaksanaan program.
Saat membuka kegiatan, Sekretaris Daerah KSB, drh. Hairul, M.M., menegaskan bahwa laporan kinerja tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan administrasi. Dokumen tersebut harus menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Penyusunan laporan, menurutnya, perlu dilakukan secara serius agar capaian kerja pemerintah dapat tergambar dengan jelas dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda KSB, dr. H. Syaifuddin.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, Bagian Organisasi Setda KSB menghadirkan tim dari Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim tersebut dipimpin Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi NTB, Nofitri Agustin, S.T., M.Eng., bersama Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Hj. Baiq Seniwasih, S.E., serta tim teknis Setda KSB.
Materi bimbingan teknis mencakup pendalaman penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan maupun semesteran serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan. Peserta juga mengikuti simulasi penyusunan dokumen untuk memperkuat penerapan materi dalam pekerjaan masing-masing.
Penyamaan pemahaman mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu sasaran kegiatan ini. Dengan standar pelaporan yang lebih seragam dan analisis capaian yang lebih terukur, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan program secara lebih tepat dan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja berikutnya.
