Sumbawa Barat, Kanalsumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan tim fasilitasi untuk menata aktivitas pertambangan rakyat. Tim ini akan bertugas melakukan pendataan wilayah tambang, membantu pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), hingga memfasilitasi pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Langkah tersebut menjadi respons pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat penambang yang menginginkan kepastian hukum atas aktivitas pertambangan. Pemerintah berupaya mencari solusi agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kelestarian lingkungan.
Rencana pembentukan tim disampaikan Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, dalam pertemuan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan masyarakat penambang. Pertemuan tersebut juga membahas pemeriksaan sejumlah warga oleh Polda NTB serta persoalan perizinan toko emas.
Amar menjelaskan, tim fasilitasi akan melakukan inventarisasi dan pemetaan lokasi pertambangan untuk mengetahui status setiap wilayah. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tahapan pengurusan legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Lokasi yang telah masuk dalam WPR akan didorong untuk memenuhi persyaratan penerbitan IPR. Sementara wilayah yang belum masuk WPR perlu terlebih dahulu diusulkan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
“Yang sudah di dalam WPR kita fasilitasi IPR-nya. Yang ternyata belum di dalam WPR, kita urus dulu WPR-nya, lalu kita fasilitasi IPR-nya,” ujar Amar.
Selain pertambangan, Pemda KSB juga akan mendata toko-toko emas yang beroperasi di daerah tersebut. Pemeriksaan kelengkapan izin diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan. Jika penerbitan izin menjadi kewenangan pemerintah daerah, proses pengurusannya akan difasilitasi.
“Kalau memang mereka belum punya izinnya, kalau memang Pemda yang keluarkan izinnya, kita fasilitasi supaya mereka punya izin resmi,” katanya.
Dalam pertemuan itu, masyarakat penambang menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Perputaran ekonomi dari sektor tersebut juga dirasakan pelaku usaha pendukung yang menggantungkan pendapatan pada kegiatan pertambangan.
Terkait pemeriksaan sejumlah warga, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Rendy Andy Julikhlas, S.H., S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa proses tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB. Polres Sumbawa Barat hanya menyediakan tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan.
“Polda meminjam tempat di Polres untuk melakukan pemeriksaan. Jadi bukan dari Polres yang melakukan pemeriksaan,” jelasnya. Kapolres juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Polda NTB untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait penanganan perkara tersebut.
Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi penutupan maupun penertiban lubang tambang sejak dirinya menjabat. Sementara itu, masyarakat penambang menyatakan terbuka terhadap penataan pengolahan emas, termasuk pengaturan lokasi agar tidak berdekatan dengan sumber air serta upaya meminimalkan risiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Amar menyatakan akan meneruskan permintaan tersebut kepada Polda NTB, terutama berkaitan dengan kewajiban wajib lapor dan surat pernyataan dalam proses pemeriksaan. Ia berharap ada kelonggaran dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi ekonomi warga. “Saya sampaikan kepada Polda bahwa terkait dengan surat pernyataan tersebut agar bisa diberikan semacam kelonggaran, dengan alasan-alasan kemanusiaan dan berkaitan dengan ekonomi,” ungkap Amar. Pemda KSB berharap tim fasilitasi segera bekerja sehingga persoalan pertambangan rakyat memiliki arah penyelesaian yang jelas, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menjaga keberlangsungan ekonomi, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.(Nin-ks)







