Sumbawa Barat, Kanalsumbawa — Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah menegaskan arah pembangunan pariwisata di daerahnya tidak boleh hanya bertumpu pada investasi. Pemerintah ingin pertumbuhan sektor tersebut ikut membuka ruang ekonomi bagi masyarakat melalui konsep pariwisata kerakyatan.
Hal itu disampaikan Amar saat berbicara dalam sharing session yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan pengurus BUMDes di Bendungan Tiu Suntuk, Kecamatan Brang Ene, Sabtu, 8 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi ruang untuk membicarakan pengelolaan potensi wisata sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata.
Amar mengatakan kebijakan pariwisata kerakyatan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, Sumbawa Barat tidak bisa selamanya menggantungkan perekonomian pada satu sektor, sehingga pemerintah membangun tiga klaster utama, yakni pertanian, pariwisata, dan industri.
Ia menyebut langkah tersebut semakin penting karena Sumbawa Barat berpotensi hilangnya status sebagai kabupaten penghasil. Karena itu, pemerintah harus mulai menyiapkan sektor-sektor ekonomi yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam pengembangan pariwisata, Amar membedakan antara wisata berbasis investasi dan wisata kerakyatan. Ia menegaskan investasi tetap diperlukan, tetapi keberadaannya harus mampu memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat sekitar.
“Saya tidak mau ini hanya berputar di klaster investasi. Bagaimana investasi ini bisa mengungkit wisata kerakyatan, bagaimana kita bisa menumbuhkan wisata kerakyatan,” tegas Amar dalam forum tersebut.
Menurutnya, konsep wisata kerakyatan harus memberi ruang kepada berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat, mulai dari BUMDes, Pokdarwis, pemuda, hingga pelaku UMKM. Pemerintah daerah, kata dia, akan mendorong pengembangan wisata secara tematik agar potensi ekonomi di masing-masing wilayah dapat tumbuh sesuai karakter daerah.
Gagasan tersebut mendapat perhatian dari tokoh masyarakat Brang Ene, Syafruddin Deni. Ia menilai pengembangan pariwisata harus berangkat dari masyarakat dan tidak hanya melihat potensi alam sebagai objek wisata. Menurutnya, pemerintah perlu membuka klaster ekonomi agar aktivitas wisata benar-benar memberikan nilai tambah bagi warga.
Sementara itu, salah satu pengurus BUMDes di Brang Ene, Bahri, menyatakan kesiapan BUMDes untuk mengambil peran. Namun, ia menilai masyarakat masih membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai konsep pariwisata kerakyatan, terutama soal pola pengelolaan dan pembagian peran antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Amar meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan pengembangan wisata kerakyatan tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan proses, perubahan pola pikir, dan kolaborasi berbagai pihak.
“Kita perlu dipicu dan dipacu. Karena ini di luar kebiasaan, tidak bisa juga dipaksakan. Saya mohon dukungan untuk semua,” ujarnya.
Amar memastikan konsep wisata kerakyatan tidak hanya akan diterapkan di Brang Ene dan Brang Rea. Pemerintah daerah akan membuka peluang pengembangan konsep serupa di wilayah lain dengan menggali potensi masing-masing. Bagi pemerintah, keberhasilan pariwisata bukan semata diukur dari jumlah wisatawan, tetapi dari seberapa besar sektor tersebut mampu menciptakan usaha, menggerakkan ekonomi desa, dan menjadikan masyarakat lokal sebagai pemain utama.(If-ks)
