Foto. Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga Dalam Pelantikan Pengurus Aliansi PPS Sumbawa Barat
Kanalsumbawa, Sumbawa Barat – Dorongan masyarakat untuk mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa kembali menemukan momentumnya. Presidium Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) memastikan rangkaian Pelantikan Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa akan digelar pada 13–15 April 2026, sebuah agenda tiga hari yang tidak hanya berisi seremoni, tetapi juga penyusunan arah besar gerakan pemekaran.
Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk menata ulang energi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa. Baginya, pembentukan struktur aliansi bukan semata urusan organisasi—ini adalah fondasi politik yang akan menentukan keseriusan perjuangan provinsi baru.
“Gerakan percepatan provinsi tidak boleh sporadis. Harus punya bahasa yang sama, visi yang sama, dan kanal perjuangan yang teratur,” ujar Sahril kepada media ini, Sabtu, 21 Februari 2026. Ia menekankan bahwa konsolidasi adalah kunci agar aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang efektif dan terukur.
Diskusi Publik & Desartada: Menghadirkan Kemendagri untuk Menyinkronkan Arah
Rangkaian kegiatan People Power 2026 yang diinisiasi Aliansi PPS juga memuat Diskusi Publik dan Desartada. Forum ini akan menghadirkan tim dari Kementerian Dalam Negeri, membuka ruang dialog langsung antara masyarakat dan pemerintah pusat terkait tata kelola daerah serta urgensi pemekaran Pulau Sumbawa.
Menurut Sahril, kehadiran Kemendagri sangat penting agar publik tidak hanya bergerak berdasarkan semangat, tetapi memahami secara utuh aspek hukum dan regulasi.
“Perjuangan ini tidak bisa hanya berbasis semangat. Ia harus berjalan di atas jalur hukum, data, dan analisis kebutuhan daerah,” tegasnya.
People Power Bukan Tekanan Massa, Tapi Kesadaran Kolektif
Istilah People Power yang digunakan dalam rangkaian kegiatan sempat menuai perhatian. Namun Sahril menegaskan bahwa konteksnya jauh dari gerakan perlawanan.
“People Power adalah gerakan literasi politik. Ini tentang meningkatkan kesadaran publik, bukan tekanan massa,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat harus mampu berbicara dengan bahasa yang jernih mengenai alasan perlunya provinsi baru—apa dampaknya terhadap layanan publik, pembangunan wilayah, hingga akses terhadap pendidikan dan ekonomi.
“Tanpa pemahaman bersama, pemekaran hanya menjadi isu elit. Kita ingin ini benar-benar menjadi gerakan rakyat,” tambahnya.
Provinsi Baru: Soal Layanan Publik, Bukan Sekadar Identitas
Sahril menegaskan bahwa percepatan pembentukan provinsi bukan semata soal kebanggaan wilayah, tetapi tentang menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih dekat dan efektif. Pulau Sumbawa telah lama memiliki karakter geografis, sosial, dan administratif yang kuat untuk berdiri sebagai provinsi sendiri; tantangannya tinggal merumuskan bahasa perjuangan yang elegan dan meyakinkan.
“Bahasa perjuangan harus cerdas, bukan emosional. Pemerintah pusat harus melihat kesiapan kita secara objektif,” katanya.
Momentum Historis Penyatuan Tokoh Pulau Sumbawa
Rangkaian pelantikan ini juga dipandang sebagai momentum historis. Tokoh-tokoh masyarakat dari seluruh kabupaten—Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima—akan duduk bersama dalam satu forum besar untuk merumuskan sikap kolektif.
Semakin banyak pihak yang terlibat, ujar Sahril, semakin kuat pula argumen yang dapat dibawa ke pemerintah pusat.
“Kita ingin keluar dari forum ini dengan satu kalimat bersama: percepatan provinsi adalah kebutuhan, bukan sekadar keinginan,” ungkapnya.
Bergerak dalam Koridor Konstitusi
Di akhir pernyataannya, Sahril memastikan bahwa seluruh gerakan Aliansi PPS akan tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan dialog terbuka.
“Perjalanan ini panjang. Tapi kita memulainya dengan benar: melalui konsolidasi, gagasan, dan bahasa yang menyatukan masyarakat Pulau Sumbawa,” tutupnya. (Admin01-Ks)
