JAKARTA, Kanalsumbawa — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan Kementerian Kehutanan yang tidak memasukkan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam sejumlah kegiatan utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertanyaan itu disampaikan Johan saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Selasa (18/8/2026). Dalam rapat tersebut, Johan menyoroti sejumlah langkah penanganan karhutla yang dilakukan Kementerian Kehutanan di sejumlah daerah.
Johan menyebut NTB tidak tercantum dalam daftar provinsi yang mendapatkan sejumlah dukungan penanganan karhutla, mulai dari posko siaga darurat hingga operasi pemadaman dan distribusi sarana prasarana.
“Posko siaga darurat hanya lima provinsi, Pak, NTB tidak ada. Operasi pemadaman satgas darat dari enam provinsi, NTB tidak ada,” kata Johan dalam rapat tersebut, seperti dikutip dari TV Parlemen.
Ia juga menyoroti distribusi sarana dan prasarana penanganan karhutla. Dari total 2.316 unit yang didistribusikan, NTB disebut tidak masuk dalam daftar penerima.
Hal serupa, lanjut Johan, terlihat dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang mencakup tujuh provinsi. NTB kembali tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Menurut politisi PKS itu, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari Kementerian Kehutanan. Pasalnya, dalam data yang dipaparkan kementerian, NTB justru tercatat sebagai salah satu daerah dengan luas lahan yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
“Selain ada hal di slide 8 ini, NTB nomor empat luas lahan,” ujarnya.
Johan kemudian meminta Kementerian Kehutanan memberikan perhatian khusus terhadap kawasan Gunung Tambora. Ia menyebut kawasan tersebut mengalami kebakaran pada Juli 2026.
Menurut Johan, dirinya telah berkomunikasi dengan pihak Taman Nasional terkait kondisi Gunung Tambora. Dari komunikasi tersebut, kebutuhan yang disampaikan untuk mendukung deteksi dini kebakaran adalah pengadaan drone termal.
Johan berharap kebutuhan tersebut dapat menjadi perhatian Kementerian Kehutanan sehingga upaya deteksi dini dan penanganan kebakaran di kawasan Gunung Tambora dapat dilakukan lebih cepat.
Ia menilai dukungan sarana deteksi dini penting, terutama untuk kawasan hutan yang memiliki kondisi geografis luas dan sulit dijangkau secara langsung.
Pertanyaan Johan dalam rapat tersebut sekaligus mendorong Kementerian Kehutanan untuk menjelaskan dasar penentuan prioritas penanganan karhutla, termasuk alasan NTB tidak masuk dalam sejumlah program yang dipaparkan dalam rapat kerja tersebut.**
