Sumbawa barat, Kanalsumbawa – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, H. Fahri Hamzah, S.E., menilai Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki peluang menjadi percontohan nasional dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya pemerintah daerah membangun sistem pendataan masyarakat melalui Kartu KSB.
Hal itu disampaikan Fahri saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-23 Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, pendataan masyarakat menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap warga mendapatkan hak dan pelayanan dari pemerintah secara tepat sasaran.
Ia menilai, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum tercatat secara administratif dengan baik. Kondisi tersebut berpotensi membuat warga kehilangan akses terhadap berbagai layanan dan program pemerintah. Karena itu, sistem pendataan yang tertib harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Fahri secara khusus mengapresiasi langkah KSB yang telah memulai penguatan pendataan melalui Kartu KSB. Ia bahkan melihat program tersebut berpotensi menjadi praktik yang dapat dipelajari daerah lain, mengingat pentingnya data dalam menentukan arah kebijakan dan pelayanan publik.
“Ini bisa jadi pionir. Harusnya rakyat itu terdata. Rakyat kita ini banyak yang tidak terdata. Bahkan mungkin banyak rakyat Indonesia yang masih belum tahu bahwa dia adalah warga negara Indonesia karena dia tidak terdata,” ungkap Fahri.
Ia menyebut, dengan jumlah penduduk yang belum mencapai 200 ribu jiwa serta kapasitas fiskal daerah yang dinilai cukup baik, KSB memiliki peluang untuk menunjukkan model pengelolaan pemerintahan yang lebih tertib. Bahkan, ia berharap daerah-daerah lain di Indonesia dapat datang dan mempelajari sistem yang dibangun pemerintah setempat.
Namun, menurut Fahri, pendataan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kartu fisik. Pemerintah daerah perlu mengembangkannya menjadi sistem pelayanan digital yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan pemerintah melalui telepon genggam.
Dengan sistem tersebut, warga dapat mengetahui hak-hak pelayanan yang dimiliki sekaligus menyampaikan kebutuhan tanpa harus melalui proses yang panjang. Ia ingin hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin dekat melalui pemanfaatan teknologi.
“Kalau bisa, Pak Bupati, tidak saja kartunya, tapi secara digital kalau bisa orang itu dengan handphone-nya terikat dengan hubungan dengan pemerintah. Dia tahu dia di desa satu hak-haknya apa. Dia tinggal pencet, ‘Saya lagi butuh ini, ini, ini’,” ujarnya.
Di luar persoalan pelayanan publik, Fahri juga menyoroti peluang investasi pariwisata di Sumbawa Barat. Ia mencontohkan Pulau Kenawa yang memiliki keindahan bawah laut dan menjadi tujuan kunjungan wisatawan, tetapi kondisi kawasan daratannya masih membutuhkan penataan, terutama terkait kebersihan dan keberadaan bangunan yang tidak tertata.
Fahri mengaku menyaksikan sendiri keindahan taman laut Pulau Kenawa saat berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, potensi wisata seperti itu perlu didukung investasi dan pengelolaan yang lebih serius agar mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi daerah tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya alam. Sektor pariwisata dan potensi lainnya perlu mendapatkan ruang pengembangan melalui kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dalam membuka peluang investasi.
Menutup sambutannya, Fahri berharap momentum Harlah ke-23 menjadi kesempatan bagi Sumbawa Barat untuk membangun cita-cita yang lebih besar. Ia ingin KSB tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang tertib, pelayanan yang terintegrasi, serta hubungan yang kuat antara pemerintah dan rakyat.(Nin-ks)







