Taliwang, Kanalsumbawa– Keresahan terkait penjualan hasil tambang dan kepastian aktivitas pertambangan rakyat mendorong warga Lamunga dan Pakirum menggelar demonstrasi di Gedung Graha Fitrah, Kantor Bupati Sumbawa Barat, Kamis (19/11/2026). Massa meminta pemerintah daerah membantu mencarikan solusi atas persoalan yang muncul setelah aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap sejumlah pembeli emas.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, menemui langsung massa aksi dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Dalam pertemuan tersebut, persoalan yang diangkat warga tidak hanya menyangkut tempat penjualan emas, tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas pertambangan rakyat.
Amar mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah diterimanya. Ia menyampaikan persoalan tersebut perlu dibicarakan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait.
“Supaya yang terjadi hari ini bisa kita carikan solusi dan kita sikapi bersama. Insyaallah setelah acara selesai, saya akan ajak rapat bersama,” ujarnya.

Untuk memastikan keluhan masyarakat tersampaikan secara langsung, Bupati meminta massa menunjuk beberapa orang sebagai perwakilan dalam pertemuan bersama Forkopimda. Ia bahkan mengundang sekitar lima orang perwakilan untuk kembali datang sekitar pukul 14.00 Wita di tempat yang sama.
“Dengan begitu, kalian bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakan, bukan hanya saya yang meneruskan,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, Amar juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menerima informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, kabar yang tidak tepat dapat memicu kecemasan dan membuat suasana semakin tidak kondusif.
“Hati-hati dengan hoaks seperti itu,” imbaunya.
Sementara itu, Perwakilan Penambang Rakyat Lamunga, Syaifullah, menjelaskan bahwa warga awalnya berkumpul di Pakirum setelah beredar informasi mengenai rencana penghentian aktivitas gelondong, penutupan lubang tambang, hingga penindakan terhadap pembeli emas. Informasi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat yang kemudian menyampaikan persoalannya melalui aksi demonstrasi.
Ia juga menyebut sejumlah pembeli emas telah dibawa aparat kepolisian. Kondisi tersebut membuat penambang semakin khawatir karena keberadaan pembeli berkaitan langsung dengan pemasaran hasil tambang mereka.
“Kemarin pagi dan tadi malam, yang punya 1 gram langsung dibawa ke Polda,” ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan Perwakilan Penambang Rakyat Pakirum, Taufikurrahman. Ia menilai kesulitan menjual hasil tambang menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Enggak ada gunanya kita menambang kalau enggak ada tempat kita jual. Kita sebagai penambang menaruh harapan di situ untuk masalah perut kita,” tegasnya.
Selain persoalan pemasaran, penambang berharap pemerintah dapat membantu memperjuangkan legalitas dan kepastian hukum aktivitas pertambangan rakyat di KSB. Mereka juga mengeluhkan kesulitan memperoleh bahan pengolahan tambang seperti merkuri dan sianida.
Dalam tuntutannya, massa turut meminta agar toko emas dapat kembali beroperasi serta berharap aparat mengedepankan sosialisasi sebelum melakukan penindakan. Mereka menegaskan tidak mengharapkan bantuan sosial, melainkan ingin tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.
Persoalan yang disampaikan penambang tersebut kini membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan Forkopimda. Bagi masyarakat, kepastian hukum dan kejelasan pemasaran hasil tambang menjadi hal penting agar persoalan yang mereka hadapi tidak terus berlarut.(nin-ks)







