Sumbawa Barat, Kanalsumbawa – Penguatan pendapatan daerah, pengembangan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik menjadi sejumlah hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 DPRD KSB, Rabu (14/10/2026). Melalui pemandangan umum fraksi, sejumlah anggota dewan menyampaikan masukan mengenai arah kebijakan anggaran agar sejalan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu hal yang dibahas ialah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp268,2 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar 68,7 persen dibandingkan proyeksi PAD 2026 sebesar Rp159 miliar. Peningkatan ini menjadi perhatian sejumlah fraksi, terutama terkait dasar perhitungan dan strategi untuk mencapai target tersebut.
Fraksi NasDem mendorong agar penetapan pendapatan daerah didasarkan pada potensi riil, perkembangan ekonomi, dan kepastian sumber penerimaan. Optimalisasi PAD juga dinilai perlu didukung perbaikan administrasi, digitalisasi pemungutan, perluasan basis penerimaan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN meminta penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan target PAD dan langkah konkret yang disiapkan untuk merealisasikannya. Masukan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola potensi penerimaan agar target yang direncanakan dapat dicapai secara terukur.
Selain pendapatan, pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi di luar pertambangan turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra dan PAN. Keduanya mendorong agar kebijakan anggaran turut mendukung diversifikasi ekonomi, sehingga sektor lain yang memiliki potensi dapat berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian KSB.
Pada aspek pembiayaan, Fraksi PAN meminta penjelasan mengenai rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp450 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026, serta rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp45 miliar. Fraksi tersebut menilai perencanaan pembiayaan perlu disertai perhitungan yang cermat dan kejelasan manfaat bagi daerah.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya mengarahkan anggaran pada pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Fraksi ini juga menyatakan menerima RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya.
Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan RAPBD 2027 di DPRD KSB. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat memperjelas prioritas pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar kebijakan anggaran tetap terukur serta mendukung kebutuhan pembangunan masyarakat.(nin-ks)
