Sumbawa Barat, Kanalsumbawa – Pelantikan 40 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (15/6/2026), bukan sekadar seremoni pergantian jabatan. Di hadapan para pejabat yang baru diambil sumpahnya, Bupati Sumbawa Barat H.
Amar Nurmansyah langsung menitipkan sejumlah pekerjaan rumah penting, mulai dari pembenahan tata kelola keuangan hingga memastikan program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Sekretariat Daerah KSB. Sebanyak 40 aparatur sipil negara mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Hj. Hanipah, Ketua DPRD Kaharuddin Umar, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Agung Pamungkas, Sekretaris Daerah drh. Hairul, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam arahannya, Amar menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan bukan hanya soal perpindahan kursi birokrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Perhatian khusus diberikan pada pengelolaan keuangan daerah. Amar mengingatkan para pejabat agar tidak hanya fokus pada ketersediaan anggaran, tetapi juga memahami secara detail penempatan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan tahun sebelumnya masih menemukan sejumlah ketidaktepatan dalam penganggaran. Kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah jika tidak segera diperbaiki.
Menjelang pembahasan APBD Perubahan 2026, seluruh organisasi perangkat daerah diminta melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen anggaran yang telah disusun. Langkah ini dianggap penting agar berbagai kekeliruan dapat dibenahi lebih awal dan tidak kembali menjadi catatan dalam proses evaluasi.
Selain urusan anggaran, Amar juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data, terutama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem. Data yang tidak diperbarui dinilai dapat menyebabkan bantuan dan intervensi pemerintah meleset dari kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.
Pada kesempatan itu, Bupati turut mengingatkan bahwa keberhasilan program KSB Maju Berbalas tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong memperkuat kolaborasi, terbuka terhadap kritik, dan membangun birokrasi yang adaptif agar visi pembangunan KSB periode 2024–2029 dapat diwujudkan secara efektif dan akuntabel.(Nin-ks)
