Sumbawa Barat, Kanalsumbawa– Keterbatasan biaya swadaya membuat sejumlah calon penerima bantuan bedah rumah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memilih mengundurkan diri meski telah lolos verifikasi. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) KSB berkoordinasi dengan Kodim untuk melibatkan personel TNI dalam membantu pelaksanaan program perbaikan rumah masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KSB, Novrizal Zain Syah, mengatakan koordinasi dengan Kodim telah dilakukan dalam dua minggu terakhir. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan swadaya, sehingga pelaksanaan program perumahan dapat berjalan lebih baik.
“Karena cukup banyak kasus seperti ini, kebetulan kami dua minggu terakhir ada koordinasi dengan Kodim. Kodim ingin membantu meringankan layanan maju perumahan, karena Dandim atau Kodim punya personel yang bisa untuk itu,” kata Novrizal.kamis, 8/10/26
Meski demikian, keterlibatan TNI pada tahap awal difokuskan di Kampung Sampir. Novrizal menjelaskan, keterbatasan personel Kodim menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pendampingan, sementara Kampung Sampir memiliki volume pekerjaan yang cukup besar.
Di lokasi tersebut, terdapat 60 unit rumah yang masuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan lima unit melalui program bantuan perumahan yang bersumber dari APBD. Pelaksanaan di Kampung Sampir sekaligus menjadi tahap awal untuk mencoba pola kolaborasi antara Perkim dan TNI dalam mendukung pekerjaan perbaikan rumah.
Novrizal menyebutkan, apabila pelaksanaan awal berjalan baik, pola kerja sama tersebut berpeluang dikembangkan pada tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan akan menjadi pertimbangan untuk mengoptimalkan keterlibatan TNI sesuai kebutuhan dan ketersediaan personel.
“Kalau setelah kita jalan, mungkin tahun depan kita bisa optimalkan lagi pola kolaborasi dengan melibatkan TNI,” ujarnya.
Selain persoalan swadaya, KSB juga memperoleh alokasi 600 unit BSPS yang kini disebut Bedah Rumah Merah Putih. Nilai bantuan rehabilitasi mencapai Rp20 juta per rumah. Namun, proses verifikasi dilakukan secara ketat sehingga terdapat calon penerima yang tidak lolos, sementara sebagian calon yang telah lolos menghadapi kendala untuk memenuhi kebutuhan swadaya.
Di sisi lain, bantuan perumahan yang dianggarkan melalui APBD murni telah memasuki proses pencairan. Novrizal menyampaikan, pekerjaan fisik di lapangan sudah mulai berjalan, meskipun anggaran belum bergeser ke Kartu KSB Maju. Pihak terkait diminta berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Perkim untuk memproses pembayaran material yang telah diambil dari toko pemasok.
Sementara itu, anggaran bantuan perumahan melalui APBD Perubahan (APBD-P) masih dalam tahap finalisasi verifikasi dan penyesuaian. Menurut Novrizal, sejumlah penyesuaian dilakukan mengikuti arahan Bupati KSB. Saat penyampaian tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program dapat dimulai pada minggu berikutnya.
Dalam arahannya, Bupati KSB meminta Perkim memperhatikan catatan pelaksanaan bedah rumah pada tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait persyaratan pemasok bahan bangunan dan kendala swadaya. Dengan kuota bantuan yang tersedia, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan dengan memperhatikan persyaratan sekaligus kendala yang dihadapi masyarakat.
Kolaborasi dengan TNI di Kampung Sampir menjadi langkah awal Perkim KSB dalam merespons persoalan swadaya pada program bedah rumah. Hasil pelaksanaan di lokasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk melihat peluang pengembangan pola kerja sama serupa pada tahun berikutnya.(Nin-ks)
