Mataram, Kanalsumbawa — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 ke DPRD Provinsi NTB. Dokumen itu dibacakan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam rapat paripurna di ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (18/8).
Wagub yang akrab disapa Dinda ini mengaitkan penyampaian rancangan tersebut dengan momentum HUT ke-81 RI. Menurutnya, keterbatasan fiskal dan tekanan global bukan alasan untuk mengendurkan semangat membangun daerah.
“Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut. Kita harus terus bergerak dan bekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan anggaran harus dikelola secara cermat dan efektif agar tetap berpihak pada prioritas pembangunan daerah, kendati ruang fiskal terbatas.
Di tengah penyampaian rancangan perubahan anggaran, Dinda juga menyisipkan pesan duka untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Ia menyebut Pemprov NTB telah mengirim bantuan awal dan tanggap darurat sebagai wujud solidaritas antardaerah, sekaligus berharap bantuan itu meringankan beban korban.
Tiga Agenda Prioritas
Dinda memaparkan tiga agenda yang tetap menjadi fokus pembangunan NTB ke depan: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan lewat ekosistem industri pertanian, dan penguatan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ketiganya, kata dia, harus dijalankan konsisten sebagai bagian dari visi NTB yang makmur dan berkeadilan.
Status NTB sebagai tuan rumah berbagai event nasional dan internasional, lanjutnya, juga mesti dimanfaatkan lebih dari sekadar seremoni harus berdampak nyata ke sektor pariwisata dan UMKM.
“Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Belanja Naik, Defisit Rp369 Miliar
Dari sisi angka, rancangan perubahan ini membawa sejumlah pergeseran pada struktur pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksi naik 1,56 persen menjadi sekitar Rp3,06 triliun, sementara pendapatan transfer naik 2,48 persen menjadi sekitar Rp2,49 triliun. Sebaliknya, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah justru turun tajam 42,54 persen, dari Rp114 miliar menjadi sekitar Rp56 miliar.
Di sisi belanja, Pemprov NTB mengusulkan kenaikan 4,69 persen atau setara Rp269 miliar, sehingga total belanja daerah pada perubahan APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Dengan komposisi itu, rancangan perubahan KUA-PPAS mencatatkan defisit sekitar Rp369 miliar, yang rencananya akan ditutup lewat pembiayaan neto.
DPRD Apresiasi Respons Cepat ke NTT
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengapresiasi langkah cepat pemerintah provinsi mengirim bantuan tanggap darurat ke NTT. Ia menilai respons itu wajar mengingat NTB sendiri pernah merasakan pengalaman serupa saat diguncang gempa pada 2018.
Isvie mengajak semua pihak turut mendukung masyarakat NTT yang terdampak, sekaligus mendoakan pemulihan bagi korban luka dan kekuatan bagi keluarga yang berduka.
Ia menyebut pembahasan KUA-PPAS Perubahan ini sebagai tahap penting dalam siklus penganggaran daerah, yang diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, DPRD NTB akan membahas rancangan ini sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.**
