Sumbawa Barat, Kanalsumbawa — Program pariwisata kerakyatan yang digagas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar untuk pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Brang Rea dan Brang Ene menuai beragam tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik.
Sebagian warga mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memprioritaskan perbaikan destinasi wisata yang selama ini telah dikenal luas dan mendatangkan kunjungan wisatawan, terutama kawasan pesisir.
Sorotan publik mengarah pada sejumlah fasilitas wisata pantai yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Kondisi jembatan menuju Pulau Kenawa yang rusak serta beberapa infrastruktur pendukung wisata pantai lainnya dianggap lebih mendesak untuk dibenahi agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga.
Menurut sebagian masyarakat, pembangunan destinasi baru berisiko tidak memberikan dampak maksimal apabila destinasi yang sudah memiliki pasar justru kurang mendapatkan perhatian. Mereka berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan pembangunan antara kawasan wisata yang sudah berkembang dan kawasan yang sedang dirintis.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan bahwa konsep pariwisata kerakyatan yang sedang dibangun tidak semata-mata berorientasi pada destinasi pantai. Program ini dirancang untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KSB, Wahidin, menjelaskan bahwa setiap destinasi memiliki segmen pasar yang berbeda. Tidak semua wisatawan datang untuk menikmati pantai. Sebagian lainnya justru mencari suasana alam pegunungan, udara sejuk, jalur sepeda, hingga pengalaman wisata berbasis masyarakat.
“Di dalam pemasaran pariwisata ada segmentasi pasar. Ada wisatawan yang menyukai pantai, tetapi ada juga yang lebih tertarik pada wisata alam dan suasana pedesaan,” ujarnya. Rabu (17/06/2026)
Ia menjelaskan, anggaran Rp13 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang, mulai dari trek sepeda, jalur pejalan kaki hingga penginapan. Pemerintah memilih membangun fasilitas secara menyeluruh sejak awal agar kualitas infrastruktur lebih baik dan dapat langsung memberikan daya tarik bagi wisatawan.
Menurut Wahidin, pengembangan kawasan Brang Rea dan Brang Ene merupakan bagian dari strategi jangka panjang menghadapi masa transisi ekonomi daerah pasca-tambang. Melalui pariwisata kerakyatan, pemerintah berharap manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Meski demikian, pemerintah memastikan destinasi wisata lain tetap menjadi perhatian. Perbaikan fasilitas di kawasan wisata yang sudah ada akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat melihat program ini sebagai investasi masa depan yang bertujuan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kabupaten Sumbawa Barat.(Nin-ks)
