Foto. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga KSB, Nurdin Rahman, SE
Kanalsumbawa, Taliwang – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat melalui konsep pariwisata kerakyatan. Program ini mulai difokuskan di Kecamatan Brang Ene dan Brang Rea, dengan tujuan menghadirkan destinasi sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa.
Dalam konsep ini, setiap titik atau check point kawasan wisata akan difungsikan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Tidak hanya sebagai tempat singgah atau spot foto, tetapi juga menjadi ruang usaha bagi masyarakat, seperti berjualan sayur, produk lokal, hingga kuliner khas desa.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga KSB, Nurdin Rahman SE menjelaskan bahwa masyarakat menjadi inti dari pengembangan ini.
“Pariwisata kerakyatan menempatkan warga sebagai pelaku utama, mulai dari pengelola hingga penerima manfaat ekonomi,” ujarnya. Senin(20/04/2025).
Menurutnya, pengembangan pariwisata di KSB dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pariwisata investasi dan pariwisata kerakyatan. Jika pariwisata investasi didorong lewat kemudahan perizinan dan regulasi, maka pariwisata kerakyatan lebih menitikberatkan pada keterlibatan langsung masyarakat.
Pemerintah daerah juga membagi pengembangan dalam beberapa klaster, salah satunya sektor industri pangan yang terintegrasi dengan pariwisata. Fokusnya bukan pada kemewahan, tetapi pada dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian penting. Edukasi terkait pengelolaan lingkungan seperti kebersihan sungai, sampah, pelestarian pohon, hingga budaya lokal terus digencarkan agar pengembangan wisata tetap ramah lingkungan.
“Potensi kita besar. Pariwisata ini akan membawa daerah dikenal luas, sehingga masyarakat harus siap. Ini bukan hanya peluang, tapi juga bentuk perlindungan ekonomi,” jelasnya.
Dalam hal promosi, pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Pokdarwis, PKK, dan Karang Taruna untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Saat ini, program masih berada pada tahap sosialisasi di wilayah Brang Ene dan Brang Rea sebelum masuk proses tender. Pendekatan dialog dengan pemilik lahan juga dilakukan untuk menghindari konflik, mengingat tidak ada pembebasan lahan dalam skema ini.
Ke depan, pengelolaan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama, didukung dokumen perencanaan seperti Rencana Induk Pariwisata agar selaras dengan tata ruang dan tidak berbenturan dengan kawasan hutan. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp13 miliar untuk pengembangan kawasan Tiu Suntuk di Brang Ene dan Bintang Bano di Brang Rea.
Dengan konsep ini, Pemkab KSB optimistis pariwisata tidak hanya menjadi sektor unggulan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa yang inklusif dan berkelanjutan.
