Mataram, Kanalsumbawa – Penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih membutuhkan kerja sama berbagai sektor. Pemerintah daerah diminta lebih cermat mengidentifikasi kebutuhan di setiap wilayah agar program penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan koordinasi yang kuat untuk mempercepat penurunan angka stunting, terutama di daerah yang masih memiliki prevalensi tinggi.
Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, langkah penanganan tidak bisa disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan permasalahan yang ditemukan di lapangan.
Baiq Nelly menilai, identifikasi kebutuhan secara terperinci menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk intervensi. Dengan dukungan data yang tepat, program pemerintah diharapkan tidak hanya berjalan sebagai kegiatan rutin, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” kata Baiq Nelly.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB Tahun 2026 di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu perhatian utama. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengambil peran sesuai tugas dan kebutuhan penanganan stunting di wilayah masing-masing.
Bappeda NTB juga mendorong agar perencanaan program didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, kebutuhan intervensi dapat diketahui lebih jelas, termasuk menentukan daerah dan kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih.
Persoalan stunting sendiri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan makanan bergizi. Kondisi lingkungan, kebersihan, serta pola pengasuhan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbaiki tumbuh kembang anak.
Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar berbagai persoalan yang memengaruhi kondisi gizi anak dapat ditangani secara bersamaan.
Dengan kerja sama yang lebih kuat, pemerintah berharap penanganan stunting bisa semakin tepat sasaran. Terutama di daerah yang masih memiliki angka stunting tinggi, sehingga upaya yang dilakukan benar-benar berdampak pada perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak.*
